Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada para pemilik penggilingan padi yang membeli gabah dari petani dengan harga rendah. Ia tidak segan-segan mencabut izin usaha mereka jika terbukti melakukan praktik tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Mei 2025.
Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Ancaman Pencabutan Izin Usaha
Prabowo menekankan keseriusannya dalam menegakkan aturan. Ia menyatakan akan mencabut izin usaha penggilingan yang melanggar aturan HPP. Presiden mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, pengusaha tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata. Praktik membeli gabah dengan harga murah merupakan tindakan yang merugikan petani.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi petani dari praktik-praktik yang tidak adil.
Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Hukum
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional yang berkeadilan. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat, terutama petani.
Ia menegaskan bahwa keuntungan pengusaha tidak boleh dibangun di atas penderitaan petani.
Presiden Prabowo mengancam akan menindak tegas para pengusaha yang melanggar aturan tersebut.
Dampak Positif Kenaikan HPP Gabah
Kebijakan kenaikan HPP gabah telah memberikan dampak positif bagi para petani di Indonesia. Lebih dari 100 juta petani merasakan peningkatan pendapatan berkat kebijakan tersebut.
Pemerintah mewajibkan penggilingan padi untuk membeli gabah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, kesejahteraan petani diharapkan dapat terus meningkat.
Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pengusaha nakal dan melindungi kesejahteraan petani. Penegakan hukum yang konsisten dalam hal ini penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.
