Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia tengah meningkat, menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pekerja. Pemerintah berupaya meringankan beban para korban PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
JKP memberikan manfaat berupa uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK, memberikan sedikit jaminan finansial selama masa transisi pencarian pekerjaan baru. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2025.
Manfaat dan Syarat JKP
Peserta yang mendapatkan PHK, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu, berhak atas manfaat JKP. Syarat utamanya adalah memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam kurun waktu 24 bulan sebelum PHK.
Manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 60% dari gaji terakhir. Besaran gaji yang dihitung maksimal Rp 5 juta, meskipun gaji sebenarnya lebih tinggi.
Masa pemberian manfaat JKP maksimal 6 bulan. Ini memberikan waktu bagi pekerja untuk mencari pekerjaan baru dan mengurangi dampak finansial PHK.
Perhitungan Gaji untuk JKP
Gaji yang menjadi dasar perhitungan manfaat JKP adalah gaji terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan pembayaran manfaat.
Meskipun gaji terakhir pekerja melebihi Rp 5 juta, perhitungan manfaat JKP tetap menggunakan angka maksimal Rp 5 juta. Ini merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah dalam program JKP.
Siapa yang Tidak Berhak Mendapatkan JKP?
Tidak semua pekerja yang terkena berakhirnya hubungan kerja berhak atas JKP. Ada beberapa kategori pekerja yang dikecualikan dari program ini.
Pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau yang hubungan kerjanya berakhir karena alasan tertentu selain PHK, tidak akan mendapatkan manfaat JKP. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan sasaran program.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan program JKP agar lebih efektif dalam membantu pekerja yang terkena PHK. Hal ini meliputi sosialisasi program dan peningkatan aksesibilitas bagi para pekerja yang membutuhkan.
Dengan adanya program JKP, diharapkan para pekerja yang terdampak PHK dapat sedikit lega karena masih memiliki sumber pendapatan sementara mereka mencari pekerjaan baru. Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah bagi para pekerja di Indonesia.
Ke depannya, diharapkan program JKP dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja. Koordinasi yang baik antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
