Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Hal ini disampaikannya dalam beberapa kesempatan, termasuk pertemuan dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dan dalam acara Economic Update 2025. Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang APBN dan menjadi kunci dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah Indonesia berupaya melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus. Langkah ini bertujuan untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Sri Mulyani menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang hati-hati dan bijaksana untuk menghadapi berbagai risiko.
Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Gejolak Global
Sri Mulyani menegaskan optimisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Namun, kewaspadaan tetap dijaga agar pembangunan nasional tetap berjalan. Kerja sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah memahami bahwa ketidakpastian global berpotensi memicu perubahan permanen. Oleh karena itu, APBN dipersiapkan untuk menjadi penyangga terhadap tekanan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri.
APBN sebagai Instrumen _Countercyclical_
Dalam konteks “Asta Cita”, program pembangunan ambisius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, APBN berperan krusial. APBN difungsikan sebagai instrumen _countercyclical_ untuk meredam tekanan ekonomi.
Dengan berbagai program pembangunan yang berjalan, APBN dirancang untuk mampu menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Hal ini menunjukan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi.
Kinerja APBN Mei 2025 dan Proyeksi Ke Depan
Pada Mei 2025, APBN mencatat defisit Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.
Meskipun terdapat defisit, angka tersebut masih jauh di bawah target defisit yang ditetapkan dalam UU APBN, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit tetap terkendali.
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengantisipasi berbagai risiko. Hal ini meliputi langkah-langkah untuk melindungi daya beli masyarakat dan memastikan kelancaran program-program pembangunan.
Dengan strategi yang terukur dan komitmen yang kuat, pemerintah optimistis dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil dan berkelanjutan di tengah tantangan global. Pengelolaan APBN yang hati-hati dan bijaksana menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai kebutuhan.
