Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank-bank BUMN untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Permintaan ini disampaikan langsung kepada para pejabat tinggi bank-bank BUMN dalam rapat khusus di Istana Kepresidenan Jakarta.
Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan alasan di balik permintaan Presiden Prabowo.
Pemerintah tengah berupaya menyalurkan bantuan sosial dan program bantuan lainnya secara langsung melalui rekening penerima manfaat.
Oleh karena itu, bank-bank BUMN memiliki peran krusial dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Mahendra menambahkan bahwa inklusi keuangan mencakup kepemilikan rekening bank dan penyaluran program pemerintah secara langsung ke rekening penerima.
Hal ini bertujuan agar bansos, subsidi, dan program sosial lainnya dapat tepat sasaran dan efisien.
Target Peningkatan Akses Perbankan di Indonesia
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menjelaskan hasil rapat tersebut.
Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses perbankan.
Namun, Presiden Prabowo menginginkan peningkatan angka tersebut secara signifikan.
Selain perluasan akses, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan rekening dan memahami risiko investasi.
Rapat tersebut dihadiri oleh para Direktur Utama bank-bank BUMN, termasuk BTN, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah dan perbankan dalam mencapai target inklusi keuangan nasional.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan akses keuangan juga akan mempermudah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya, sehingga lebih efektif dan efisien.
