Program pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan pada 10 Februari 2025, menargetkan 50 juta warga Indonesia. Namun, hingga 12 Mei 2025, baru sekitar 5,3 juta orang yang telah berpartisipasi. Rendahnya partisipasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program dan pemahaman masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Beberapa faktor, mulai dari kurangnya kesadaran hingga persepsi negatif terhadap layanan publik gratis, tampaknya berperan.
Respon masyarakat terhadap program ini beragam. Beberapa peserta merasa puas, sementara yang lain kecewa dengan pemeriksaan yang dianggap kurang menyeluruh dibandingkan ekspektasi awal.
Pemeriksaan Tak Sesuai Ekspektasi
Hana (28), seorang ibu rumah tangga dari Makassar, misalnya, mengungkapkan kekecewaannya. Ia berharap pemeriksaan lebih komprehensif, sesuai informasi yang beredar di media sosial Kemenkes.
Padahal, ia hanya menjalani pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Pemeriksaan ini menurutnya mudah didapatkan secara gratis di apotek.
Kendala akses aplikasi Satu Sehat juga menjadi masalah. Beberapa kali Hana gagal mendaftar melalui aplikasi tersebut.
Pengalaman Hana menggambarkan kesenjangan antara ekspektasi dan realita program ini. Meskipun dokternya ramah, layanan yang diberikan kurang memuaskan.
Kurang Tertarik
Archie (29), pekerja swasta di Tangerang Selatan, mengaku kurang tertarik dengan program tersebut. Ia kurang memahami alur dan layanan pemeriksaan yang ditawarkan.
Di lingkungannya, hanya sedikit orang yang ikut serta dalam program ini. Archie lebih memilih pemeriksaan kesehatan berbayar yang dianggap lebih komprehensif.
Ia merasa prosedur pendaftaran dan pengisian data terlalu rumit dan merepotkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan prosedur yang sederhana sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
CKG dan Kecemasan Kesehatan
Epidemiolog Dicky Budiman memberikan analisis terkait rendahnya partisipasi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Distribusi capaian yang timpang antar provinsi menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program.
Kurangnya literasi kesehatan dan kesadaran akan pentingnya deteksi dini menjadi faktor utama. Akses informasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman kesehatan.
Komunikasi publik pemerintah juga dinilai kurang efektif. Selain itu, ‘health anxiety’ atau kecemasan kesehatan juga berperan. Masyarakat takut mengetahui hasil pemeriksaan yang buruk.
Dicky menekankan pentingnya memperbaiki komunikasi risiko dan meningkatkan literasi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan integrasi dengan program pelayanan primer.
Skeptisisme terhadap layanan publik gratis, terutama di kota-kota besar, juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi. Masyarakat meragukan kualitas layanan dan keamanan data pribadi mereka.
Program CKG memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada strategi komunikasi yang efektif, peningkatan literasi kesehatan, dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik gratis. Program ini perlu lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas, serta penyampaian informasi yang lebih jelas dan transparan, program ini berpotensi untuk mencapai target yang lebih tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
