Menu Buka Puasa MBG Ramah Dompet, Tapi Rawan Pangan Ultra-Proses?

Program Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan tahun ini menuai kontroversi. Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah menu MBG selama bulan puasa dengan mengganti menu utama berupa nasi dan lauk pauk menjadi makanan dan minuman ringan seperti biskuit dan minuman sereal instan, telah memicu kritik dari berbagai pihak.

Kritik tersebut terutama tertuju pada penggunaan pangan ultra-proses dalam menu MBG Ramadhan. Pangan ultra-proses, yang tinggi gula, garam, dan lemak, dianggap kontraproduktif dengan tujuan utama program MBG yaitu meningkatkan status gizi penerima manfaat, terutama anak-anak dan remaja.

Bacaan Lainnya

Diah S. Saminarsih, Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), mengatakan bahwa konsumsi pangan ultra-proses dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas. Analisis terhadap menu MBG Ramadhan menunjukkan bahwa kombinasi biskuit kering dan sereal instan saja dapat menyumbang hingga 18 gram gula, atau 72 persen dari kebutuhan gula harian anak usia 2-18 tahun menurut standar WHO.

Dampak negatif dari konsumsi pangan ultra-proses tidak hanya terbatas pada obesitas. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan erat antara paparan dini terhadap pangan ultra-proses dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis seperti penyakit jantung.

Hal ini semakin memprihatinkan mengingat pemerintah tengah berupaya mencegah dan menekan risiko penyakit kronis melalui berbagai program skrining kesehatan. Ironisnya, program MBG justru memberikan makanan yang berpotensi meningkatkan angka penyakit tersebut di masa mendatang, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Madya Kesehatan Masyarakat, Grace Wangge PhD.

Peraturan Pemerintah dan Kontradiksi Menu MBG

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 menganjurkan percepatan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan. Namun, penggunaan pangan ultra-proses dalam MBG justru bertentangan dengan amanat peraturan tersebut.

Ahmad Arif, Founder Nusantara Food Biodiversity, menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pangan lokal yang lebih sehat dan bergizi. Penggunaan produk ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam MBG dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.

Dampak Jangka Panjang dan Solusi yang Diusulkan

Dokter dan ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menyatakan bahwa masuknya produk ultra-proses ke dalam MBG merupakan langkah yang kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dan Pedoman Gizi Seimbang yang telah dibangun dengan susah payah berisiko terganggu.

Ia menambahkan bahwa hal ini tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berisiko mendisrupsi pemahaman institusi yang sudah terbangun terkait intervensi gizi dan mengurangi komitmen politik pemerintah daerah dalam melahirkan inovasi intervensi berbasis pangan lokal melalui posyandu.

Oleh karena itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi mendesak BGN untuk segera memperbaiki standar menu MBG. Mereka meminta agar BGN memprioritaskan pangan segar lokal dan mengeluarkan regulasi yang mengatur pembatasan produk ultra-proses dan tinggi gula, garam, dan lemak dalam program MBG. Perbaikan ini penting untuk mencegah dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan anak-anak Indonesia.

Langkah ini juga perlu dibarengi dengan edukasi dan kampanye mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak. Dengan demikian, program MBG dapat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program MBG dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk ahli gizi, pakar kesehatan masyarakat, dan perwakilan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan terkait menu yang akan diberikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *