BYD, raksasa otomotif asal China, mengalami kekalahan telak dalam pertarungan merek dagang di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mereka terhadap PT Worcas Nusantara Abadi terkait merek “Denza,” membuka babak baru sengketa merek di industri otomotif Tanah Air. Putusan ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya bagi perusahaan multinasional.
Putusan pengadilan yang dijatuhkan pada 28 April 2025 ini menegaskan PT Worcas sebagai pemilik sah merek Denza di Indonesia. BYD harus menanggung biaya perkara sebesar Rp1.070.000.
Kronologi Sengketa Merek Denza: Sebuah Cerita Keterlambatan
Perselisihan bermula dari peluncuran mobil listrik premium Denza D9 oleh BYD pada 22 Januari 2025. Sayangnya, BYD baru menyadari bahwa PT Worcas telah lebih dulu mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023 dengan nomor IDM001176306, berlaku hingga 2033.
BYD baru mendaftarkan merek Denza di Indonesia pada 8 Agustus 2024, hampir setahun setelah PT Worcas. Keterlambatan ini menjadi faktor kunci dalam kekalahan BYD di pengadilan. Kealpaan ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya kejelian dan kecepatan dalam mengamankan hak kekayaan intelektual.
Gugatan BYD yang Ditolak: Kegagalan Membuktikan Klaim
Gugatan BYD mencakup tiga tuntutan utama. Pertama, pengakuan sebagai pemilik sah merek Denza secara global. Kedua, penetapan Denza sebagai merek terkenal dunia. Ketiga, pembatalan merek Denza milik PT Worcas atas tuduhan pendaftaran tidak beritikad baik.
Namun, Majelis Hakim yang diketuai Betsji Siske Manoe menolak seluruh tuntutan BYD. Hakim berpendapat BYD gagal membuktikan klaimnya. Sebaliknya, PT Worcas berhasil memperkuat posisinya dengan 132 bukti yang diajukan. Kekuatan bukti yang memadai menjadi faktor penentu kemenangan PT Worcas.
Prinsip Hukum yang Menganulir Tuntutan BYD
Putusan pengadilan didasarkan pada dua prinsip hukum merek Indonesia. Pertama, prinsip teritorialitas, yang menyatakan perlindungan merek hanya berlaku di wilayah pendaftaran. Pendaftaran Denza di lebih dari 100 negara oleh BYD tidak otomatis memberikan hak di Indonesia.
Prinsip kedua adalah “first-to-file,” yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek. Hak merek diberikan kepada pendaftar pertama, bukan pengguna pertama atau merek terkenal di luar negeri. Dua prinsip ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi putusan pengadilan.
Dampak Putusan dan Langkah Selanjutnya BYD
Sampai saat ini, BYD Indonesia belum memberikan pernyataan resmi. Namun, analis memperkirakan putusan ini memaksa BYD untuk menyesuaikan strategi.
BYD memiliki beberapa pilihan, antara lain mengajukan banding, bernegosiasi dengan PT Worcas, atau mengganti nama produknya di Indonesia. Kekalahan ini merupakan hambatan signifikan bagi ekspansi BYD di pasar otomotif listrik Indonesia.
Pelajaran Berharga bagi Pelaku Bisnis di Indonesia
Kasus Denza memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan yang ingin masuk pasar Indonesia. Pendaftaran merek sedini mungkin, bahkan sebelum peluncuran produk, sangat penting.
Pemahaman mendalam tentang hukum di negara target pasar juga krusial. Ketelitian dan strategi hukum yang matang mutlak diperlukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.
Kemenangan PT Worcas memberikan posisi tawar yang kuat, baik untuk mengembangkan merek Denza maupun menjalin kerja sama. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya strategi hukum yang tepat dalam persaingan bisnis global. Kekalahan BYD menjadi pengingat penting bagi perusahaan besar untuk menghormati dan memahami kerangka hukum lokal sebelum beroperasi. Peristiwa ini sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi semua pelaku bisnis di Indonesia.
