Asosiasi ojek online Garda Indonesia mengecam keras pemberian bonus hari raya (BHR) yang dinilai sangat rendah oleh para mitranya. Mereka menuduh perusahaan aplikasi ride-hailing telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tuduhan Penipuan terhadap Perusahaan Ojol
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa perusahaan ojol telah menipu Presiden Prabowo Subianto. Perusahaan tersebut sebelumnya mengklaim akan memberikan BHR hampir Rp 1 juta kepada para driver, namun kenyataannya sebagian besar hanya menerima Rp 50 ribu.
Igun menilai hal ini sebagai bentuk penipuan karena telah melanggar amanat pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian BHR bagi pengemudi dan kurir online.
Ancaman Aksi Bersama Driver Ojol Seluruh Indonesia
Garda Indonesia mengancam akan menyatukan seluruh driver ojol di Indonesia untuk melawan arogansi perusahaan aplikasi. Mereka merasa ditipu dan diperlakukan tidak adil terkait besaran BHR yang diterima.
Besaran BHR yang seharusnya diterima adalah 20 persen dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir. Dengan bonus Rp 50 ribu, artinya penghasilan bulanan driver tersebut hanya sekitar Rp 250 ribu.
Aturan BHR dan Penghasilan Driver Ojol
Aturan BHR yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para driver ojol. Namun, realisasinya di lapangan masih jauh dari harapan.
Banyak keluhan beredar di media sosial terkait besaran BHR yang diterima driver. Bahkan, ada yang menerima jauh lebih rendah dari Rp 50 ribu.
Sistem Kategorisasi BHR oleh Gojek
Gojek, sebagai salah satu perusahaan aplikasi ride-hailing besar, memiliki sistem kategorisasi BHR bagi mitranya. Mereka membagi mitra driver ke dalam lima kategori dengan besaran bonus yang berbeda.
Mitra dengan kategori tertinggi, Mitra Juara Utama, berhak mendapatkan BHR sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih. Untuk roda dua, BHR maksimal mencapai Rp 900 ribu, sedangkan roda empat Rp 1.600.000.
Dampak dan Tindak Lanjut
Perbedaan yang signifikan antara janji perusahaan dan realita di lapangan menimbulkan keresahan di kalangan driver ojol. Hal ini dapat memicu protes dan demonstrasi besar-besaran.
Ke depan, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan transparansi yang lebih baik dari perusahaan aplikasi terkait besaran BHR. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan para driver ojol.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja di era ekonomi digital. Pemerintah dan perusahaan aplikasi perlu bekerja sama untuk memastikan implementasi kebijakan BHR berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan para driver.
