Toyota memberikan sinyal kuat akan meluncurkan mobil hybrid dengan harga kompetitif di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemunculan kode mesin baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 2024.
Kode mesin tersebut, W102RE-LBVFJ, diduga kuat milik Toyota Veloz Hybrid. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) masih enggan mengkonfirmasi secara detail.
Munculnya Kode Mesin Veloz Hybrid di Permendagri
Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 mencantumkan kode mesin W102RE-LBVFJ untuk dua model kendaraan. Kedua model tersebut diduga sebagai varian Veloz Hybrid, dengan perbedaan fitur keselamatan.
Varian W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT dipatok dengan harga jual Rp 264 juta, sementara varian W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT TSS dibanderol Rp 284 juta. Harga tersebut mengindikasikan segmen harga yang lebih terjangkau.
Kehadiran Veloz Hybrid berpotensi meningkatkan daya saing Toyota di pasar mobil hybrid Indonesia. Perusahaan berharap pemerintah memberikan insentif untuk mendorong penjualan mobil hybrid di dalam negeri.
Harapan Insentif Pemerintah untuk Mendukung Penjualan Mobil Hybrid
Wakil Presiden Direktur TMMIN, Bob Azam, menekankan bahwa insentif yang diharapkan bukan untuk Toyota, melainkan untuk konsumen. Hal ini bertujuan untuk membuat mobil hybrid lebih terjangkau bagi masyarakat.
Bob Azam menjelaskan, sekitar 40% harga jual mobil merupakan pajak. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui insentif dinilai penting untuk mendorong penetrasi mobil hybrid ramah lingkungan.
Saat ini, Toyota telah memasarkan Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid di Indonesia. Kedua model tersebut sukses di pasar domestik dan menjadi andalan ekspor.
Peluncuran Veloz Hybrid diharapkan dapat memperluas pilihan konsumen yang ingin memiliki kendaraan hybrid dengan harga lebih terjangkau. Dengan demikian, transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan dapat semakin terakselerasi.
Langkah Toyota ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk menghadirkan pilihan kendaraan ramah lingkungan dengan harga yang lebih kompetitif. Keberhasilannya sangat bergantung pada strategi pemasaran dan dukungan kebijakan pemerintah.
