Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan ojek online (ojol) untuk memberikan bantuan hari raya (BHR) kepada para mitranya dalam bentuk uang tunai.
Imbauan ini menyusul harapan dari asosiasi ojol Garda Indonesia yang sebelumnya menginginkan BHR setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Harapan Asosiasi Ojol dan Respon Pemerintah
Garda Indonesia awalnya berharap BHR yang diberikan setara dengan UMP masing-masing provinsi. Namun, mereka kini lebih terbuka untuk berdialog dan bernegosiasi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan parameter UMP tetap menjadi patokan, namun rumusan perhitungannya diserahkan kepada Kemenaker.
Kemenaker sendiri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang BHR untuk pengemudi dan kurir online.
Besaran Bantuan Hari Raya dan Perhitungannya
Surat edaran tersebut menetapkan besaran BHR maksimal 20% dari penghasilan bulanan mitra driver selama setahun terakhir.
Hanya mitra driver yang produktif yang berhak mendapatkan bantuan maksimal sesuai aturan tersebut.
Sulitnya Mencapai BHR Setara UMP
Dengan skema 20% tersebut, mencapai BHR setara UMP di Jabodetabek akan sangat sulit.
Untuk mendapatkan BHR setara UMP DKI Jakarta (sekitar Rp 5 juta), seorang driver harus mendapatkan penghasilan minimal Rp 25 juta per bulan selama setahun.
Gambaran Penghasilan dan Bantuan Hari Raya
Di lapangan, penghasilan rata-rata driver ojol di Jakarta dan Bekasi berkisar Rp 4-5 juta per bulan.
Berikut simulasi kasar besaran BHR berdasarkan penghasilan bulanan: penghasilan Rp 1 juta/bulan = BHR Rp 200 ribu; Rp 2 juta/bulan = BHR Rp 400 ribu, dan seterusnya.
Perlu diingat, angka-angka tersebut hanya perkiraan dan bisa berbeda di lapangan.
Tantangan dan Perspektif Ke Depan
Meskipun angka BHR yang diterima driver ojol mungkin tidak sebesar harapan awal, langkah pemerintah ini tetap menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penghasilan ideal driver ojol dan mekanisme pemberian BHR yang lebih adil dan berkelanjutan.
Diskusi dan negosiasi antara pemerintah, perusahaan ojol, dan asosiasi driver sangat penting untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak.
Ke depan, perlu dipertimbangkan sistem penghasilan yang lebih stabil dan transparan bagi para driver ojol, guna memastikan kesejahteraan mereka terjamin.
