Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) telah melarang pegawainya mengakses chatbot kecerdasan buatan (AI) DeepSeek di perangkat pemerintah. Pengumuman ini disampaikan beberapa minggu lalu melalui email internal, seperti yang diungkap oleh sumber anonim kepada Reuters.
Email tersebut menekankan pentingnya menjaga keamanan sistem informasi departemen. Akses ke DeepSeek, yang disebut sebagai AI buatan China, dilarang di semua peralatan yang disediakan pemerintah (Government Furnished Equipment/GFE). Larangan ini meliputi pengunduhan, penelusuran, dan akses ke aplikasi DeepSeek, baik melalui desktop maupun situs web.
Departemen Perdagangan belum memberikan pernyataan resmi terkait larangan ini, termasuk sanksi bagi pegawai yang melanggar. Namun, langkah ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, DeepSeek telah dilarang di Kantor Administrasi Kepala DPR AS, serta di beberapa instansi penting lainnya.
Di Kantor Administrasi Kepala DPR AS, pegawai dilarang menginstal aplikasi DeepSeek di smartphone, komputer, atau tablet milik pemerintah. Larangan serupa juga diberlakukan di Pentagon, Angkatan Laut, dan NASA. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius pemerintah AS terhadap keamanan DeepSeek.
Pemerintah federal AS bahkan sedang mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan secara tegas melarang penggunaan DeepSeek di wilayahnya. RUU ini akan menjatuhkan hukuman penjara dan denda bagi individu maupun korporasi yang melanggar.
Kekhawatiran Global terhadap DeepSeek
Munculnya DeepSeek telah menimbulkan kontroversi di dunia teknologi. Model AI DeepSeek R1 dianggap mampu menyaingi, bahkan melampaui, ChatGPT dari OpenAI, dengan spesifikasi teknologi yang lebih rendah dan efisien. Namun, kemampuan ini diiringi kekhawatiran akan keamanan dan privasi data.
Beberapa negara telah merespon dengan pembatasan akses terhadap DeepSeek. Taiwan, Italia, Australia, dan Korea Selatan telah melakukan pemblokiran, sementara negara lain seperti Jerman, Perancis, Jepang, dan India sedang mempertimbangkan langkah serupa.
Jerman dan Perancis khususnya fokus pada kepatuhan DeepSeek terhadap regulasi perlindungan data GDPR Uni Eropa. Jepang dan India prihatin dengan potensi kebocoran informasi sensitif. India, dengan rekam jejak pemblokiran aplikasi China sebelumnya, sedang mengkaji kemungkinan larangan secara serius.
Pemblokiran DeepSeek oleh berbagai negara mencerminkan kekhawatiran global terhadap keamanan dan privasi data dalam konteks perkembangan pesat teknologi AI. Perkembangan ini menuntut regulasi yang lebih ketat dan kolaborasi internasional untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan aman.
Lebih jauh, penting untuk meneliti lebih dalam aspek-aspek keamanan DeepSeek yang menjadi dasar kekhawatiran negara-negara tersebut. Apakah teknologi di balik DeepSeek memiliki celah keamanan yang memungkinkan akses tidak sah atau penyalahgunaan data? Apakah data pengguna dilindungi secara memadai sesuai standar internasional? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan oleh pengembang DeepSeek agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Selain itu, perkembangan ini juga menyoroti perlunya standar keamanan siber global yang konsisten untuk teknologi AI. Kerjasama internasional dalam mengembangkan dan menerapkan standar tersebut sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan AI dan melindungi kepentingan keamanan nasional negara-negara di seluruh dunia.
