Masyarakat Sembalun Desak Pengelolaan Mandiri Pendakian Gunung Rinjani
Warga Sembalun, Lombok Timur, NTB, melalui Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS), menuntut pengelolaan mandiri terhadap jalur pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Mereka mendesak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung aspirasi tersebut.
Ketua SMPS, Handanil, menyatakan keinginan ini muncul dari rasa kecewa atas pengelolaan pendakian yang dinilai tidak adil dan menghambat pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah mereka.
Kekecewaan atas Tata Kelola Pendakian yang Ada
SMPS menilai ada dominasi kelompok tertentu yang bersikap eksklusif dan mengabaikan visi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Sembalun. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat.
Salah satu poin penting yang dikeluhkan adalah penambahan kuota pendaki yang diajukan Asosiasi Tour Operator Senaru (ATOS). SMPS meminta kajian ekologis mendalam sebelum kuota ditambah, agar tidak merusak lingkungan.
Kekhawatiran Terhadap Daya Tampung dan Dampak Ekologis
Penambahan kuota pendaki tanpa kajian dampak lingkungan dianggap berisiko terhadap kelestarian Gunung Rinjani. SMPS menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian alam.
Tuntutan Kualitas Wisata, Bukan Sekadar Kuantitas
SMPS menyayangkan penjualan paket wisata pendakian Gunung Rinjani yang terkesan murah. Hal ini dinilai merugikan masyarakat lokal, terutama para pemandu wisata, porter, dan pengemudi ojek.
Mereka mendorong peningkatan kualitas wisata dengan menawarkan paket yang lebih mahal dan eksklusif. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Harapan Pengelolaan Mandiri untuk Sembalun
Jalur pendakian Sembalun merupakan jalur utama menuju puncak Gunung Rinjani. Pengelolaan mandiri diharapkan dapat meningkatkan kualitas wisata dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, diharapkan pendapatan dari sektor pariwisata dapat lebih merata dinikmati masyarakat Sembalun.
Aspirasi warga Sembalun ini menjadi sorotan penting dalam pengelolaan wisata Gunung Rinjani. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespon tuntutan ini dengan bijak dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
