Bupati Indramayu, Lucky Hakim, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah melakukan perjalanan liburan ke Jepang bersama keluarga. Perjalanan ini bertepatan dengan momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Klarifikasi Bupati Indramayu Terkait Perjalanan ke Jepang
Lucky Hakim dengan tegas membantah menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indramayu selama liburan. Ia memastikan seluruh biaya perjalanan dan fasilitas dibiayai dari dana pribadinya.
Hal ini disampaikannya kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Ia juga menunjukkan bukti-bukti transaksi pembelian tiket pesawat sebagai keterangan tambahan.
Pemeriksaan di Kemendagri dan Bukti yang Ditunjukkan
Lucky Hakim menjalani pemeriksaan selama dua jam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menjawab 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang.
Selain menjelaskan soal pembiayaan, ia juga menegaskan tak didampingi ajudan atau staf Pemkab Indramayu selama di Jepang. Bukti-bukti transaksi pembelian tiket pribadi turut diperlihatkan.
Pengakuan Kesalahan dan Permintaan Maaf
Meskipun membantah penggunaan APBD, Lucky mengakui kesalahannya. Ia mengaku tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelum berangkat.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu atas kekeliruannya. Lucky juga mengakui kesalahan pemahamannya tentang aturan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah.
Teguran dari Gubernur Jawa Barat dan Aturan Perjalanan Luar Negeri
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menegur Lucky atas perjalanannya ke Jepang tanpa izin. Perjalanan tersebut diketahui publik melalui unggahan di akun Instagram Lucky.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya memerlukan izin Mendagri untuk perjalanan luar negeri. Permohonan izin diajukan melalui Gubernur Jawa Barat.
Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin resmi menjadi sorotan karena bertepatan dengan cuti bersama Lebaran. Meskipun berlibur di masa cuti bersama, izin dari Mendagri tetap wajib dipenuhi.
Kesimpulannya, peristiwa ini menyoroti pentingnya pemahaman dan kepatuhan pejabat publik terhadap aturan perjalanan dinas dan penggunaan anggaran negara. Kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pejabat publik lainnya agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku.
