Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Kembali Bekerja Setelah Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, telah kembali bertugas setelah liburan ke Jepang yang menuai kontroversi. Kepergiannya tanpa izin telah mengundang kritik dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Lucky Hakim mengakui kesalahannya dan siap memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memimpin apel pagi di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Selasa, 8 April 2025, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Alasan Perjalanan dan Kesalahan Perhitungan
Liburan ke Jepang telah direncanakan sejak setahun lalu, bahkan sebelum masa kampanye. Lucky Hakim ingin mengajak keluarganya berlibur, karena kesibukannya sebagai Bupati.
Ia berencana berlibur dari tanggal 2 hingga 11 April 2025.
Permasalahan Izin Cuti
Ia mengajukan izin cuti melalui sistem, namun ditolak karena masa cuti yang diajukan kurang dari 14 hari kerja. Lucky Hakim mengaku keliru dalam menghitung hari kerja.
Ia mengubah jadwal kepulangannya agar sesuai dengan sistem perizinan.
Ketidaktahuan Terhadap Surat Edaran
Lucky Hakim mengaku tidak mengetahui adanya surat edaran mengenai larangan pejabat untuk bepergian selama Lebaran. Ia baru mengetahui hal tersebut setelah berada di Jepang.
Ia menyatakan ketidaktahuannya sebagai faktor penyebab kejadian ini.
Langkah Antisipasi Kekosongan Jabatan
Meskipun liburan tanpa izin, Lucky Hakim tetap menjalankan tugasnya. Ia berpatroli pada hari Lebaran dan menyerahkan mandat kepada Wakil Bupati Syaefudin sebelum berangkat.
Langkah ini dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Kesimpulan dan Rencana ke Depan
Lucky Hakim mengakui kesalahannya dalam perencanaan cuti dan ketidaktahuan akan surat edaran. Ia akan segera memberikan klarifikasi kepada Kemendagri. Kejadian ini menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya memahami aturan dan prosedur yang berlaku.
Ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi pejabat publik. Ke depan, diharapkan ada peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, khususnya terkait perizinan perjalanan dinas.
