Provinsi Bengkulu menambah daftar panjang daerah yang melarang study tour bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Gubernur Helmi Hasan beralasan kebijakan ini diambil untuk meringankan beban orang tua siswa yang terbebani biaya tinggi.
Larangan Study Tour: Mencari Titik Tengah Antara Pendidikan dan Beban Keuangan
Gubernur Helmi Hasan menegaskan larangan study tour dan acara perpisahan di Bengkulu karena biaya yang memberatkan wali murid. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan tersebut.
Jawa Barat menjadi pelopor kebijakan serupa. Gubernur Dedi Mulyadi langsung menindak tegas pelanggaran study tour di SMAN 6 Depok pasca pelantikannya.
Langkah tegas ini diambil untuk mengatasi pungutan liar yang kerap terjadi dengan kedok karya wisata. Dedi Mulyadi berkomitmen membenahi manajemen pendidikan di Jawa Barat.
Dampak Kebijakan di Jawa Barat dan Banten
Penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok menjadi bukti keseriusan Gubernur Jawa Barat dalam memberantas pungli dalam kegiatan sekolah. Kebijakan ini disambut baik masyarakat yang selama ini resah dengan biaya study tour.
Banten juga mengikuti jejak Jawa Barat dengan melarang study tour ke luar daerah. Gubernur Andra Soni menekankan perbedaan tujuan pendidikan dan wisata.
Tanggapan Pemerintah Pusat dan Stakeholder Terkait
Pemerintah pusat berharap larangan study tour dapat menggerakkan sektor pariwisata daerah. Wakil Menteri Ni Luh Puspa optimistis kebijakan ini berdampak positif.
Namun, Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menilai kebijakan ini salah kaprah. Ia menyarankan evaluasi operator wisata dan regulasi transportasi yang lebih jelas.
Perbedaan Pandangan dan Solusi yang Diajukan
Hariyadi Sukamdani menekankan pentingnya evaluasi operator wisata sebagai solusi permasalahan biaya tinggi dan kecelakaan. Ia juga mengusulkan regulasi yang lebih ketat untuk transportasi study tour.
Menanggapi banyaknya kecelakaan bus study tour pada 2024, Mendikbudristek Abdul Mu’ti mendorong sekolah lebih selektif dalam memilih mitra transportasi yang berkualitas dan aman.
Mencari Keseimbangan: Antara Pendidikan, Pariwisata, dan Keamanan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya sekolah memastikan kualitas keamanan transportasi selama study tour. Hal ini untuk mencegah terulangnya kecelakaan.
Kebijakan larangan study tour menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah perlu mencari titik temu antara pendidikan, pariwisata, dan keamanan.
Diskusi lebih lanjut terkait regulasi ini diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat dan menyeimbangkan berbagai kepentingan. Harapannya, kebijakan ini dapat berdampak positif bagi pendidikan dan pariwisata Indonesia tanpa menimbulkan masalah baru.
