Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) untuk menunjukkan ijazah asli saat pertemuan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025).
Jokowi menegaskan tidak ada kewajiban hukum maupun kewenangan TPUA untuk meminta dirinya menunjukkan ijazah tersebut.
Pertemuan Jokowi dan TPUA di Solo
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan perwakilan TPUA berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Solo.
Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menjelaskan kedatangan mereka bertujuan untuk bersilaturahmi dan memverifikasi ijazah Jokowi.
Tujuan Kunjungan TPUA
TPUA ingin mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung terkait ijazah Presiden Jokowi.
Mereka berharap dapat melakukan verifikasi atas keabsahan ijazah tersebut.
Tanggapan Jokowi Terhadap Permintaan TPUA
Jokowi menolak permintaan tersebut, menyatakan tidak ada kewajiban baginya untuk menunjukkan ijazah kepada TPUA.
Ia menegaskan bahwa hanya pengadilan yang berwenang meminta dan melihat ijazah tersebut.
Klarifikasi UGM Terkait Ijazah Jokowi
Universitas Gadah Mada (UGM) sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait ijazah Jokowi.
UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Jokowi jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.
Sikap Resmi UGM
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa UGM memiliki seluruh dokumen yang membuktikan Jokowi sebagai mahasiswa sah dan telah lulus secara resmi.
Dokumen tersebut mencakup seluruh riwayat akademik Jokowi selama berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM.
Respons TPUA Setelah Pertemuan
Setelah pertemuan, TPUA menyatakan Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya.
Mereka menambahkan bahwa Jokowi menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum, dan ijazah hanya akan ditunjukkan jika diperintahkan pengadilan.
Peristiwa ini menandai berakhirnya pertemuan antara Presiden Jokowi dan TPUA di Solo, dengan kejelasan bahwa Presiden tidak berkewajiban menunjukkan ijazah kepada pihak yang tidak berwenang secara hukum.
Pernyataan resmi dari UGM yang mendukung klaim Jokowi semakin memperkuat posisi presiden. Kasus ini kini tampaknya akan bergantung pada proses hukum apabila TPUA memutuskan untuk melanjutkan tuntutannya melalui jalur tersebut.
