PT Duta Palma Group Didakwa Rugikan Negara Triliunan Rupiah
PT Duta Palma Group, sebuah korporasi perkebunan kelapa sawit, didakwa telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,79 triliun dan US$ 7,88 juta. Dakwaan ini terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berlangsung selama periode 2004-2022.
Kerugian Negara dan Mekanisme TPPU
Jaksa Bertinus Haryadi Nugroho membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 15 April 2025. Kerugian negara tersebut diakibatkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di bawah naungan Duta Palma Group, termasuk PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Aliran Dana dan Pembelian Aset
TPPU dilakukan dengan mengirimkan uang hasil korupsi ke PT Darmex Plantations, perusahaan induk perkebunan milik Surya Darmadi. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, dan penyetoran modal.
Penyembunyian Aset
Selanjutnya, terjadi transfer dana ke beberapa perusahaan afiliasi, seperti PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, dan PT Alfa Ledo. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan melalui pembelian aset atas nama perusahaan atau perorangan.
Perhitungan Kerugian Ekonomi
Selain kerugian keuangan negara, jaksa juga mencatat kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun berdasarkan laporan Universitas Gajah Mada. Kerugian ini mencakup kerugian yang dialami rumah tangga dan dunia usaha.
Peran Pihak-Pihak Terlibat
Tovariga Triaginta Ginting, direktur dari lima perusahaan di bawah Duta Palma Group, mewakili perusahaan-perusahaan tersebut dalam kasus ini. Surya Darmadi, pemilik manfaat PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific, juga menjadi pihak yang didakwa.
Dakwaan dan Pasal yang Dilanggar
PT Duta Palma Group didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Konstruksi Kasus dan Pelanggaran Hukum
Kasus ini bermula dari permohonan Surya Darmadi kepada Bupati Indragiri Hulu untuk mendapatkan izin pembukaan lahan di kawasan hutan. Meskipun tanpa izin prinsip, izin lokasi tetap diberikan, dan izin usaha perkebunan kelapa sawit pun diterbitkan.
Izin yang Tak Sesuai Prosedur
Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan, AMDAL, UKL, dan UPL yang lengkap. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan pendapatan dari DR, PSDH, dan sewa penggunaan kawasan hutan.
Pelanggaran Tata Kelola Perkebunan
Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran dalam tata kelola perkebunan, seperti tidak mengikutsertakan petani lokal dan tidak membangun kebun untuk masyarakat sesuai regulasi. Terdapat juga pemberian uang kepada pejabat pemerintah untuk memperlancar proses perizinan.
Perolehan Keuntungan yang Tidak Sah
Secara keseluruhan, jaksa mendakwa bahwa perbuatan korupsi PT Duta Palma Group telah memperkaya beberapa perusahaan di bawah naungannya dengan jumlah yang signifikan, baik dalam rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Proses peradilan kasus ini masih berlangsung.
