Pemerintah Amerika Serikat membekukan dana hibah senilai lebih dari $2,2 miliar dan kontrak senilai $60 juta untuk Harvard University. Keputusan ini diambil setelah Harvard menolak tuntutan pemerintah AS di bawah pemerintahan Trump untuk membatasi aktivisme di kampus.
Penolakan Harvard terhadap Tuntutan Pemerintahan Trump
Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, menegaskan penolakan universitas terhadap tuntutan tersebut dalam sebuah surat. Ia menyatakan bahwa Harvard tidak akan mengorbankan kemerdekaan dan hak konstitusionalnya.
Universitas menolak intervensi pemerintah dalam hal pengajaran, penerimaan mahasiswa dan staf, serta bidang studi yang diteliti. Sikap tegas ini menjadi pemicu pembekuan dana dari pemerintah.
Tanggapan Harvard dan Protes yang Muncul
Kementerian Pendidikan AS menuduh Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak sipil yang menjadi dasar investasi federal. Mereka meminta Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih fokus pada aktivisme daripada riset ilmiah.
Tuntutan ini memicu protes dari alumni Harvard. Sejumlah alumni mengirimkan surat kepada pemimpin universitas, mendesak mereka untuk melawan tuntutan yang dianggap mengancam kebebasan akademik.
Sebuah gugatan diajukan oleh Asosiasi Profesor Universitas Amerika. Gugatan tersebut menilai tindakan pemerintahan Trump terburu-buru dan tidak mengikuti prosedur yang semestinya.
Dampak Lebih Luas terhadap Universitas dan Mahasiswa
Pemerintahan Trump juga menargetkan mahasiswa dan fakultas di universitas lain di AS. Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas telah ditahan oleh agen federal karena aktivisme mereka, khususnya yang terkait dengan isu Palestina dan Israel.
Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, menjadi contoh kasus. Ia menghadapi ancaman deportasi karena aktivismenya dianggap membahayakan keamanan nasional.
Pencabutan visa terhadap ratusan individu yang terlibat dalam protes pro-Palestina di universitas juga dilakukan. Para pengamat menilai tindakan pemerintahan Trump ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS.
Tindakan pemerintahan Trump terhadap Harvard dan universitas lainnya menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi di Amerika Serikat. Kasus ini menyorot perdebatan sengit antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi mengenai batasan aktivisme di kampus. Pembekuan dana tersebut merupakan pukulan besar bagi Harvard, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam kebebasan akademik. Konsekuensi jangka panjang dari tindakan ini masih belum jelas, namun jelas akan memicu perdebatan lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam pendidikan tinggi dan hak-hak mahasiswa.
