Hakim AS Blokir Deportasi Massal Imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua, dan Haiti
Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) telah menghentikan rencana pemerintahan Donald Trump untuk mencabut status hukum ratusan ribu imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua, dan Haiti.
Putusan ini dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS Indira Talwani di Boston pada Selasa, 15 April 2025, merupakan perintah terbaru yang menghambat upaya deportasi massal pemerintahan Trump yang menargetkan warga Amerika Latin.
Pemerintah Trump Cabut Status Hukum Imigran
Pada Maret 2025, pemerintahan Trump mengumumkan rencana pencabutan status hukum sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela.
Para imigran ini masuk AS melalui program “pembebasan bersyarat” yang diluncurkan mantan Presiden Joe Biden pada Oktober 2022.
Program Pembebasan Bersyarat
Program pembebasan bersyarat memungkinkan masuknya hingga 30.000 imigran per bulan selama dua tahun terakhir dari empat negara tersebut.
Keempat negara ini memiliki catatan hak asasi manusia yang kurang baik, mendorong banyak warganya untuk mencari suaka di AS.
Alasan Penolakan Hakim dan Dampaknya
Dalam keputusannya, Hakim Talwani menyatakan pemerintahan Trump salah menginterpretasikan hukum imigrasi.
Deportasi cepat berlaku bagi mereka yang masuk AS secara ilegal, bukan bagi mereka yang masuk melalui program pembebasan bersyarat seperti yang dilakukan oleh para imigran ini.
Penundaan Deportasi
Putusan hakim memberikan penundaan darurat terhadap penghentian proses pembebasan bersyarat.
Para imigran seharusnya kehilangan perlindungan hukum mereka mulai 24 April 2025, 30 hari setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerbitkan perintahnya.
Janji Kampanye Trump
Trump berjanji mendeportasi “jutaan” imigran tidak berdokumen selama masa jabatan keduanya.
Janji ini merupakan bagian utama dari kampanye pemilihannya yang fokus pada isu imigrasi ilegal.
Langkah-langkah Keras Trump Lainnya
Selain rencana deportasi massal, pemerintahan Trump juga mengambil langkah-langkah keras lainnya terkait imigrasi.
Sebagai contoh, mereka menggunakan undang-undang masa perang untuk mendeportasi ratusan warga Venezuela yang diduga anggota geng kriminal ke El Salvador.
Putusan hakim ini memberikan secercah harapan bagi ratusan ribu imigran yang menghadapi deportasi. Keputusan ini juga menyoroti perdebatan yang kompleks seputar imigrasi di AS dan interpretasi hukum yang berbeda antara berbagai lembaga pemerintah.
