Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mendorong pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di kapal-kapal perikanan Indonesia. Langkah ini memberikan beragam manfaat bagi nelayan dan industri perikanan.
Manfaat VMS bagi Keselamatan Nelayan dan Ketertelusuran Produk
Salah satu manfaat utama VMS adalah peningkatan keselamatan nelayan. Sistem ini membantu melacak posisi kapal, sehingga memudahkan pencarian dan penyelamatan jika terjadi kecelakaan atau kerusakan mesin di laut.
Selain itu, VMS juga berperan penting dalam menjaga kredibilitas produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Data pemantauan VMS menjadi bukti bahwa hasil tangkapan ikan telah diperoleh secara legal dan bertanggung jawab.
Pemantauan dan Penyelamatan
Data lokasi kapal yang akurat memungkinkan respon cepat dalam situasi darurat. Hal ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko kehilangan nyawa dan kerusakan harta benda.
Bukti Ketertelusuran Produk Ekspor
Dengan VMS, produk perikanan Indonesia dapat dipastikan berasal dari sumber yang legal dan terlacak. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan akses pasar ekspor.
Kewajiban Pemasangan VMS dan Tahapan Implementasi
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengimbau kapal-kapal perikanan, terutama yang melakukan migrasi izin dari daerah ke pusat, untuk segera memasang dan mengaktifkan VMS.
Pemasangan VMS diwajibkan bagi kapal yang telah bermigrasi izin. KKP melakukan evaluasi rutin setiap triwulan untuk memastikan implementasi berjalan bertahap dan memberikan kesempatan bagi nelayan untuk beradaptasi.
Evaluasi Berkala dan Kesempatan Adaptasi
Proses pemasangan VMS dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir dampak ekonomi terhadap nelayan. Evaluasi triwulanan memastikan implementasi yang efektif dan merata.
Dukungan KKP dan Kesadaran Pelaku Usaha
KKP berupaya menekan biaya pemasangan VMS agar terjangkau bagi nelayan. Beberapa penyedia telah menawarkan harga di bawah Rp 10 juta, termasuk biaya langganan (airtime).
Sosialisasi dan dialog intensif dengan pelaku usaha, seperti yang dilakukan bersama Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
Harga Terjangkau dan Sosialisasi yang Intensif
KKP berkolaborasi dengan penyedia VMS untuk menawarkan harga yang terjangkau. Sosialisasi yang berkelanjutan meningkatkan pemahaman dan penerimaan nelayan terhadap teknologi ini.
Tercatat sekitar 5.190 kapal telah bermigrasi izin ke pusat karena beroperasi di atas 12 mil laut. Bahkan, 756 di antaranya telah memasang VMS secara sukarela, menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha.
Upaya KKP dalam mendorong pemasangan VMS merupakan bagian dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Langkah ini menunjukan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perikanan yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
