Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Angkat Bicara Soal Reshuffle Kabinet
Tanggapan Bahlil Lahadalia Terkait Isu Reshuffle
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet (reshuffle) yang menyeret nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menegaskan ketidaktahuannya mengenai isu reshuffle tersebut. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia juga menolak berkomentar terkait isu dirinya yang akan mengisi posisi Menko Perekonomian jika reshuffle benar terjadi.
Menko Airlangga Hartarto Bantah Isu Mundur
Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto telah membantah kabar dirinya akan mundur dari kabinet. Ia menegaskan tetap fokus bekerja dan tidak memiliki rencana pengunduran diri.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Ia juga membantah kabar serupa yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keduanya, menurut Airlangga, masih bekerja penuh di kabinet. Ia telah berkomunikasi langsung dengan Sri Mulyani untuk mengklarifikasi hal ini.
Bantahan Partai Gerindra Terkait Rencana Reshuffle
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle kabinet. Ia telah melakukan pengecekan langsung ke pemerintah.
Dasco menambahkan bahwa informasi mengenai reshuffle yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat dikonfirmasi. Ia mengamati keakraban antara Presiden Prabowo dan kedua menteri tersebut dalam sebuah acara buka puasa bersama.
Kesimpulan Sementara: Menunggu Kepastian dari Istana
Meskipun terdapat isu reshuffle yang beredar luas, baik pihak terkait maupun partai pendukung pemerintah belum memberikan konfirmasi resmi. Publik masih menunggu keputusan final dari Istana Kepresidenan mengenai hal ini. Situasi ini masih dinamis dan perkembangannya perlu dipantau lebih lanjut. Kejelasan mengenai hal ini akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.
