Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat. Rapat tersebut digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Menuju Tahun Ajaran 2025/2026
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Sekolah Rakyat ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
Dari total 200 Sekolah Rakyat, 53 di antaranya akan memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Bangunan-bangunan tersebut merupakan aset Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Optimalisasi Bangunan Eksisting
Ke-53 bangunan yang sudah ada ini akan direnovasi dan diperbaiki. Penambahan fasilitas juga akan dilakukan agar layak untuk kegiatan belajar mengajar.
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas. Hal ini dinilai krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Baru
Sebanyak 147 Sekolah Rakyat lainnya akan dibangun dari nol. Pembangunan ini akan difokuskan di wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi.
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat baru akan mempertimbangkan data sebaran kantong kemiskinan di Indonesia. Prioritas diberikan pada daerah dengan populasi besar dan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi.
Target dan Distribusi Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, menargetkan penyelesaian sebelum tahun ajaran 2025/2026.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, diharapkan akses pendidikan berkualitas dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan memutus siklus kemiskinan di Indonesia.
