Musisi Rayen Pono memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Selasa, 6 Mei 2025. Pemanggilan ini terkait aduan yang dilayangkannya terhadap Ahmad Dhani, anggota Komisi X DPR RI. Rayen tiba di kompleks parlemen Senayan sekitar pukul 13.21 WIB, mengenakan kemeja hitam dan didampingi pengacara.
Proses klarifikasi masih berlangsung dan isi pemanggilan belum diungkapkan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses tersebut selesai.
Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani atas Dugaan Pelanggaran Etik
Rayen Pono sebelumnya telah melaporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan penghinaan terhadap marga Pono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Laporan resmi telah diterima MKD. Setelah verifikasi selama 14 hari kerja, Rayen akan dipanggil untuk audiensi dengan anggota MKD. Rayen menyatakan belum ada komunikasi dengan Ahmad Dhani terkait permasalahan ini dan berharap proses di MKD berjalan lancar.
Tanggapan Ahmad Dhani Terkait Laporan ke MKD
Ahmad Dhani menanggapi laporan tersebut dengan santai. Ia menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum.
Penyebab utama laporan, menurut Ahmad Dhani, adalah kesalahan ketik (typo) dalam sebuah undangan yang menjadi salah satu poin permasalahan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan hadir jika dipanggil untuk pemeriksaan baik di MKD maupun Bareskrim Polri, dimana laporan serupa juga telah dilayangkan.
Proses Hukum Berlanjut di Dua Lembaga
Kasus ini kini bergulir di dua jalur hukum yang berbeda. Di satu sisi, Rayen Pono mengajukan laporan pelanggaran etik ke MKD DPR. Di sisi lain, laporan serupa juga telah dilayangkan ke Bareskrim Polri.
Kedua proses hukum ini berjalan terpisah namun memiliki kesamaan substansi, yaitu dugaan penghinaan terhadap marga Pono oleh Ahmad Dhani. Hasil dari investigasi di kedua lembaga tersebut nantinya akan menjadi penentu kelanjutan kasus ini.
Proses hukum yang berkelanjutan ini menunjukkan seriusnya permasalahan yang dihadapi Rayen Pono dan komitmennya untuk mencari keadilan. Baik MKD DPR maupun Bareskrim Polri diharapkan dapat menjalankan proses hukum secara objektif dan transparan. Publik menantikan hasil dari investigasi dan proses hukum yang tengah berlangsung. Kejelasan hukum atas kasus ini akan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Perkembangan terbaru kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan.
