Sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/6) mencuri perhatian. Hal ini dikarenakan kehadiran lengkap para pihak tergugat, yaitu pemerintah dan DPR, yang selama ini jarang terjadi.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam pengalamannya selama 12 tahun menjabat, menyatakan kekagumannya atas kehadiran penuh tersebut. Biasanya, DPR maupun pemerintah hanya diwakili dalam sidang uji formil. Namun kali ini, Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, hadir langsung mewakili DPR.
Kehadiran dari pihak pemerintah pun sangat lengkap. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej semuanya hadir dalam sidang tersebut. Arief menekankan apresiasinya atas kehadiran yang menurutnya “luar biasa” ini.
“Selama 12 tahun saya menjadi hakim konstitusi, baru kali ini dihadiri keterangannya lengkap sekali,” ujar Arief dalam sidang. Ia menjelaskan bahwa meskipun aturan mengizinkan perwakilan, kehadiran langsung para menteri dan pejabat eselon I ini patut diapresiasi.
Sidang tersebut membahas lima gugatan uji formil terhadap UU TNI yang baru disahkan. Gugatan-gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025. Gugatan diajukan oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa dari beberapa universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Gadjah Mada, serta koalisi masyarakat sipil.
Menariknya, jumlah ini merupakan sebagian dari 11 gugatan yang awalnya diajukan ke MK. Lima gugatan lainnya ditolak karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan, sementara satu gugatan lagi dicabut oleh pemohonnya sendiri.
Lima gugatan yang ditolak diajukan oleh mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Internasional Batam, Universitas Pamulang, dan Universitas Brawijaya, serta masyarakat sipil atas nama Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samosir. Penolakan ini tentu saja menunjukkan standar ketat yang diterapkan MK dalam menyeleksi gugatan yang masuk.
Kehadiran lengkap para pihak tergugat dalam sidang ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam menanggapi gugatan terhadap UU TNI. Hal ini juga menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara langsung kepada MK terkait pasal-pasal yang digugat.
Gambar yang menyertai berita menunjukkan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej hadir di sidang MK. Kehadiran mereka menandakan keseriusan pemerintah dalam merespon gugatan terhadap UU TNI.
Kehadiran lengkap para menteri dan pejabat eselon I ini mencerminkan pentingnya UU TNI dan betapa seriusnya pemerintah dan DPR dalam menghadapi proses hukum tersebut. Semoga sidang ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana.
Sangat menarik untuk mengamati perkembangan selanjutnya dari sidang uji formil ini. Apakah kehadiran lengkap para pejabat pemerintah dan DPR ini akan mempengaruhi keputusan MK? Kita tunggu saja hasil akhirnya.
