Industri pengolahan kelapa di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kelangkaan bahan baku. Hal ini disampaikan langsung oleh Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu (30/4/2025).
Menperin Agus mengakui keprihatinan HIPKI dan menekankan pentingnya kesejahteraan petani kelapa dalam keberlanjutan industri ini. Audiensi tersebut membahas solusi untuk mengatasi kelangkaan bahan baku yang tengah terjadi.
Indonesia: Negara Penghasil Kelapa Terbesar, Namun Terancam Kelangkaan
Indonesia masuk dalam lima besar negara penghasil kelapa dunia. Namun, ironisnya, komoditas ini belum memiliki kebijakan tata niaga yang memadai.
Berbeda dengan negara-negara penghasil kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand, dan Sri Lanka yang menerapkan larangan ekspor, Indonesia masih belum memiliki regulasi serupa. Hal ini menyebabkan kelangkaan bahan baku di dalam negeri.
Program Hilirisasi Kelapa Terhambat Kelangkaan Bahan Baku
Program hilirisasi kelapa telah berhasil menarik investasi asing, namun terhambat oleh kelangkaan bahan baku. Perusahaan-perusahaan dari Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Sri Lanka kesulitan beroperasi karena minimnya pasokan kelapa.
Ekspor kelapa bulat yang tidak dikenakan pajak menjadi salah satu penyebab utama. Sementara itu, industri dalam negeri dikenakan pajak PPh pasal 22, menciptakan ketidakseimbangan persaingan.
Dampak Kelangkaan Kelapa terhadap Konsumen dan Industri
Konsumsi kelapa di Indonesia, terutama untuk rumah tangga dan IKM, mencapai sekitar 2 miliar butir per tahun. Kelangkaan ini menyebabkan kenaikan harga yang merugikan konsumen.
Ekspor kelapa bulat juga mengancam pasar produk hilir kelapa Indonesia di kancah global. Produk-produk seperti minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, dan lainnya telah menembus pasar internasional.
Ekspor produk olahan kelapa tahun 2024 mencapai US$ 2 miliar, dengan 85 persennya merupakan produk olahan. Jika kelangkaan berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan devisa dan mengancam 21 ribu pekerja di industri pengolahan kelapa.
Solusi yang Diperlukan
Perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif untuk tata niaga kelapa, termasuk kemungkinan larangan ekspor atau pungutan ekspor. Hal ini untuk menyeimbangkan kepentingan eksportir dan industri dalam negeri.
Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi kelapa dan memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Kesejahteraan petani juga harus diprioritaskan.
Secara keseluruhan, permasalahan kelangkaan bahan baku kelapa di Indonesia menunjukkan perlunya langkah strategis dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertanian kelapa. Perhatian yang lebih besar terhadap tata niaga dan kesejahteraan petani menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini.
