Komisi XI DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini didorong oleh peralihan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama PNBP.
Revisi UU PNBP diharapkan dapat memberikan pemerintah fleksibilitas lebih besar dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Realisasi PNBP hingga Maret 2025 tercatat menurun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan Penerimaan PNBP dan Urgensi Revisi UU
Realisasi PNBP hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun, turun 26,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontribusi dividen BUMN yang masuk dalam kategori kekayaan negara dipisahkan (KND). Realisasinya hanya mencapai Rp 10,88 triliun, mengalami kontraksi 74,6% (yoy).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wijanto, menekankan perlunya revisi UU PNBP agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ini.
Wihadi menyatakan bahwa revisi UU diperlukan segera untuk meningkatkan penerimaan PNBP di tahun ini.
Dampak Peralihan Dividen BUMN ke Danantara
Peralihan setoran dividen BUMN ke Danantara mempengaruhi postur APBN dan penerimaan PNBP.
Hal ini menjadi alasan utama usulan revisi UU PNBP, agar pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan sistem pengelolaan pendapatan negara ini.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig, menambahkan bahwa optimalisasi PNBP sangat penting, mengingat tekanan pada penerimaan pajak saat ini.
Ia juga menyoroti bahwa Danantara akan mengurangi sumber pendapatan negara, karena dikelola sebagai pendapatan yang berbeda.
Tantangan dan Potensi Optimalisasi PNBP dari Sektor SDA
Sumber Daya Alam (SDA) selama ini menjadi penyumbang PNBP terbesar. Namun, sektor ini juga berpotensi menghadapi permasalahan ke depan.
Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif untuk meningkatkan PNBP, tidak hanya bergantung pada SDA.
Rizki Sadig mengusulkan diadakannya forum diskusi untuk membahas secara spesifik potensi optimalisasi PNBP dari berbagai sektor, termasuk mencari solusi alternatif selain SDA.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan efektif dalam meningkatkan penerimaan PNBP secara keseluruhan.
Dengan demikian, diharapkan revisi UU PNBP dan strategi optimalisasi yang komprehensif dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal.
Hal ini penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
