Pasuruan_Lumbung-berita.com
DPRD Kabupaten Pasuruan kembali mengelar Sidang Paripurna III dengan agenda jawaban Pj Bupati Pasuruan, atas pandangan umum Fraksi – fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban, pelaksanaan APBD 2023 dan Raperda Non APBD 2024. Senin (03/06/2024).
Kegiatan berlangsung di lantai 3 Aula Dinkes tersebut, dimana salah satunya Pj Bupati Pasuruan, Andrianto, menjelaskan terkait pandangan dari Fraksi PKS, Demokrat, Hanura perihal tanggapan pemerintah belum bisa memanfaatkan dana CSR.
Menurutnya, dalam implementasi pelaksanaan TSP atau CSR Pemerintah telah memfasilitasi menyelaraskan mekanisme CSR, secara mandiri dengan program prioritas pembangunan daerah. Dengan menyiapkan menu program yang dapat dipilih secara langsung oleh perusahaan.
“Perusahaan bisa secara langsung mengalokasikan anggaran CSRnya untuk mendukung intervensi program prioritas tersebut, seperti penanganan stunting,” kata Pj Bupati Pasuruan.
Penanganan stunting melalui pemberian makanan dengan tinggi protein yaitu telur dan susu, dimana perusahaan dapat secara langsung memberikan kepada masyarakat.
“Bukan hanya stunting, namun juga penanganan BABS (Buang Air Besar Sembarangan), perusahaan membangun jamban secara mandiri sedangkan Pemkab hanya memfasilitasi untuk menentukan sasarannya,” jelas Andrianto.
Mengenai realisasi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar 9,14% dibandingkan pendapatan 2022, dirinya menjelaskan pendapatan tersebut terdiri dari sektor PAD sebesar 2,66%, pendapatan tranfer 5,81%, pendapatan lain yang sah 0,67%.
“Penyerapan anggaran di masing masing OPD cukup baik berkisar 81,75% s/d 99,13%. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp 258.230.824.000,- , yang merupakan eksistensi belanja pada masing-masing OPD,” tutup Pj Bupati Pasuruan.
Jurnalis : Lu-Hur
